Oleh Ismadi Amrin
Jakarta, InfoPublik -
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) pada 26
April 2012 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun
2013.
Musrenbangnas merupakan kegiatan untuk mensinergikan segala bentuk ide
pembangunan yang terlebih dahulu disusun dalam kegiatan musrenbang
provinsi (musrenbangprov). Demikian disebutkan dalam keterangan tertulis
Bappenas yang diterima InfoPublik di Jakarta, Rabu (25/4).
Musrenbangprov merupakan forum untuk menyepakati program dan kegiatan
prioritas serta indikator dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2013. Hingga saat ini, Musrenbangprov sedang berlangsung di
beberapa provinsi dan dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana. Berbeda
dengan tahun sebelumnya, Musrenbangnas 2012 didahului dengan pembahasan
teknis antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan Kementerian
PPN/Bappenas dalam forum pra musrenbangnas yang akan berakhir hari ini.
Pra musrenbangnas diharapkaan mencapai kesepakatan bersama antara
kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi tentang prioritas lokasi,
target, dan alokasi dana untuk sebagian besar kegiatan
kementerian/lembaga yang ada di daerah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan arahan kepada seluruh
menteri, pimpinan lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota dalam
musrenbangnas 2012 yang akan berlangsung pada 26 April 2012.
Presiden juga akan memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan
walikota untuk mendukung pelaksanaan program kementerian/lembaga dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta percepatan
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
Pemerintah menetapkan tema Pembangunan Nasional 2013: Memperkuat
Potensi Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan
Kesejahteraan Rakyat. Empat unsur utama dalam tema tersebut adalah: (1)
Daya saing, (2) Daya tahan ekonomi, (3) Peningkatan dan perluasan
kesejahteraan rakyat serta (4) Stabilitas sosial dan politik. Dari empat
unsur utama tersebut di atas diharapkan mampu bersinergi dengan potensi
kedaerahan.
Peningkatan daya saing merupakan kinerja pemerintah yang berfokus pada
peningkatan iklim investasi dan usaha, percepatan penyeldiaan
infrastruktur atau pembangunan jalur penyambung antar daerah yang selama
ini menjadi persoalan lamanya distribusi, peningkatan pembangunan
industri di berbagai koridor ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja
khususnya bagi pekerja muda.
Daya tahan ekonomi meliputi persoalan ketahanan pangan, yakni
perencanaan pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 dan
peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi.
Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat bersumber pada dua poros utama yaitu: peningkatan pembangunan sumber daya manusia sehingga mampu menghasilkan kinerja yang berkualitas serta peningkatan mutu SDM, dan percepatan pengurangan kemiskinan yang terangkum dalam sinergi klaster satu hingga empat. Pemantapan stabilitas sosial dan politik, didalamnya termasuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014, membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta percepatan pembangunan minimum essential force (MEF). Prioritas nasional dan isu strategis tahun 2013 mencakup 11 prioritas yaitu (1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan kemiskinan, (5) Ketahanan pangan (6) Infrastruktur, (6) Iklim investasi dan iklim usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik, (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Selain 11 prioritas itu, ada tiga prioritas lainnya (12) Bidang politik, hukum dan keamanan, (13) Bidang perekonomian, dan (14) Bidang kesejahteraan rakyat. Pada RKP 2013 akan disajikan integrasi program pemerintah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).(dry)
Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat bersumber pada dua poros utama yaitu: peningkatan pembangunan sumber daya manusia sehingga mampu menghasilkan kinerja yang berkualitas serta peningkatan mutu SDM, dan percepatan pengurangan kemiskinan yang terangkum dalam sinergi klaster satu hingga empat. Pemantapan stabilitas sosial dan politik, didalamnya termasuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014, membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta percepatan pembangunan minimum essential force (MEF). Prioritas nasional dan isu strategis tahun 2013 mencakup 11 prioritas yaitu (1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan kemiskinan, (5) Ketahanan pangan (6) Infrastruktur, (6) Iklim investasi dan iklim usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik, (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Selain 11 prioritas itu, ada tiga prioritas lainnya (12) Bidang politik, hukum dan keamanan, (13) Bidang perekonomian, dan (14) Bidang kesejahteraan rakyat. Pada RKP 2013 akan disajikan integrasi program pemerintah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).(dry)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar