EVALUASI TIGA TAHUN PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN MALUKU TENGGARA 2008 – 2013

BAGIAN II
PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PRIORITAS 1 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENGANGGURAN

1.1 Pengantar
Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh hampir semua daerah di Indonesia bahkan di dunia. Hal ini menjadi perhatian serius semua pihak, bahkan dirumuskan secara tegas dalam tujuan pembangunan milenium (MDG’s) agar semua program pembangunan diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Kemiskinan dimaknai sebagai suatu keadaan dimana pendapatan masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makan, pakai, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Tingkat pendapatan yang rendah disebabkan karena pekerjaan yang digeluti tidak dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat hidup dalam keadaan lapar, sakit-sakitan, kebodohan dan tinggal di hunian yang kumuh. Selain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara disebabkan juga oleh beberapa faktor antara lain, tingkat pendidikan yang masih rendah, pola hidup konsumtif, dan pola perekonomian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari‐hari tanpa berorientasi pada produksi yang dapat meningkatkan nilai tambah, akses air bersih yang kurang, sarana prasarana transportasi yang tidak memadai, akses ke pasar masih rendah, tingginya rasio ketergantungan hidup (dependency ratio), dan sulit bekerja sama dalam kelompok. 

Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan multidimensi yang penanggulangannya harus bersifat lintas sektor. Program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu dikoordinasikan dan disenergikan secara baik sehingga dapat menciptakan kondisi ekonomi masyarakat yang mampu keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi.
Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk miskin. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Penyebab utama terjadinya pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara adalah ketidak seimbangan pasar kerja dimana jumlah pencari kerja lebih banyak dari jumlah kesempatan kerja. Sebab lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, rendahnya akses modal kerja serta daya tarik investasi yang masih kurang.
Untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, sejak tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah dan sedang melaksanakan beberapa program antara lain seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hubungan ini, program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan model atau sistem klaster. 

Klaster Pertama :
Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, pada kabupaten Maluku Tenggara diimplementasikan dalam bentuk Program-program SPP Gratis pendidikan 12 tahun, Kesehatan Gratis, Bedah Rumah Layak Huni, Bantuan Distribusi RASKIN, KTP, KK, dan Akta Capil Gratis, serta pelayanan KTP Gratis. 

Klaster Kedua : Program Pemberdayaan Masyarakat yang diimplementasikan serta didukung dengan Program Sharing APBD terhadap pelaksanaan PNPM-MP, PNPM Integrasi (P2SPP), PNPM Generasi.

Klaster Ketiga : Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui penciptaan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil yang diimplementasikan dalam program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Peningkatan Usaha-usaha Pengolahan Hasil Perikanan, Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Pokmas Produktif, Kreatif dan Inovatif, serta fasilitasi Permodalan UKM melalui KUR.

1.2 Pencapaian Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.
Dari hasil pelaksanaan program pro poor dan pro job berdasarkan tiga klaster tersebut, telah menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2010 menjadi 30,70 persen dari tahun 2008 yang tercatat sebesar 32,90 persen. Sedangkan pada tahun 2011 diprediksi kemiskinan akan menurun menjadi 29,46 persen. Sementara itu angka pengangguran cenderung menurun meskipun berfluktuasi. Pada tahun 2008 angka Pengangguran tercatat sebesar 7,8 persen, tahun 2009 sebesar 8,52 persen, tahun 2010 sebesar 8,68 persen dan pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 7,43 persen. Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran perlu terus ditingkatkan sehingga diharapkan pada tahun 2013, target angka kemiskinan dibawah 25 persen dan pengangguran dibawah 5 persen dapat tercapai. 

Gambaran tentang progress penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tersebut dapat diikuti pada
tabel berikut :
Tabel 1.1. Perkembangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Di Kabupaten Maluku Tenggara, Tahun 2008 – 2011

Tahun             Penduduk Miskin             Pengangguran
                              (%)                                (%)
2008                     32,90                             7,8
2009                     30,71                             8,52
2010                     30,70                             8,68
2011*                   29,46                             7,43

*Angka Prediksi
Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2011

Pencapaian Program klaster I
Penanggulangan Kemiskinan di Maluku Tenggara melalui Klaster Pertama, yaitu meringankan beban hidup masyarakat miskin melalui program pemberdayaan berbasis keluarga, dilakukan antara lain melalui program-program pendidikan gratis, kesehatan gratis, Sharing Dana Distribusi RASKIN, Bedah Rumah Layak Huni, Pelayanan Administtasi Kependudukan dan Catatan Sipil Gratis, Bantuan Listrik Perdesaan, dan Pelayanan KB Gratis, yang gambaran  tingkat capaiannya sebagai berikut. 

 Pendidikan Gratis
Kebijakan pendidikan gratis 12 tahun di Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan untuk membebaskan siswa dari beban biaya pendidikan (SPP Gratis). Tujuannya adalah untuk merangsang keluarga miskin agar tidak merasa terbebani dengan beban biaya sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana pengembangan Sekolah untuk menunjang operasional proses belajar mengajar dari jenjang TK s.d SLTA. Sejak tahun 2009 s.d. tahun 2011, selain dana BOS, Pemerintah Daerah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 11.822.708.000 yang bersumber dari APBD untuk 142 SD, 37 SMP dan 13 SMA.

 Kesehatan Gratis
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu melalui pelayanan jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan merupakan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Capaian dari sasaran ini adalah jumlah masyarakat tak mampu yang terlayani fasilitas JAMKESMAS, JAMKESDA dan ASKESSOS. Perkembangan layanan kesehatan bagi masyarakat tak mampu melalui fasilitas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

 Distribusi RASKIN
Terkait dengan upaya penyediaan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) setiap tahun melalui APBD, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran berupa dana sharing untuk pendistribusian RASKIN tersebut ke penerima manfaat di 6 kecamatan. Untuk tahun 2011 saja telah dilaksanakan pengawasan dan pendistribusian beras RASKIN sebanyak 2.496.240 Kg kepada 13.868 RTM. Setiap RTM memperoleh beras sebanyak 15 Kg/bulan selama satu tahundengan harga Rp 1.600 per kg. Jumlah dan alokasi dana sharing distribusi dan pengawasan RASKIN dapat diikuti pada grafik berikut ini :

 Bedah Rumah Layak Huni
Upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin terus dilakukan dengan skala prioritas bagi RTM yang memiliki anak usia sekolah. Sampai dengan tahun 2011 telah direhabilitasi dan disalurkan bantuan material non lokal kepada 300 unit rumah sederhana melalui Program Bedah Rumah Miskin. Program ini selain dibiayai APBD juga dibantu melalui intervensi APBN. Pencapaian ini adalah berkisar 60 persen dari target 500 unit rumah layak huni yang harus dibedah.

 Pelayanan Dokumen Kependudukan  dan Catatan Sipil Gratis Pengembangan pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan tujuan peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka terbangunnya pangkalan data kependudukan untuk pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan gratis yang ditandai dengan terwujudnya 100 persen penduduk wajib KTP memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), 100 persen wajib Akta Catatan Sipil memiliki Akte Kelahiran, Perkawinan dan Kematian. Terkait dengan KTP, Pada tahun 2011, dari jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara wajib KTP sebanyak 79.990 orang, 30.947 orang atau sebesar 39 persen penduduk telah memiliki KTP. Sedangkan untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK), pada tahun 2011, jumlah kepala keluarga di Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memiliki Kartu Keluarga sebanyak 5.981 orang KK atau sebesar 28,26 persen dari 21.160 Kepala Keluarga. Selain itu penerbitan Akta Kelahiran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara untuk Akta Perkawinan, terbitan terbanyak di tahun 2010, sedangkan tahun 2011 hanya sebanyak 122 akta yang diterbitkan.

 Listrik Pedesaan (Ohoi Yaban)
Pembangunan sarana prasarana energi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan tenaga listrik dan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik sehingga meningkatnya rasio elektrikasi. Untuk itu, maka pada tahun 2011 telah diterbitkan 2 kebijakan penting yaitu penetapan lokasi penerima bantuan mesin generator dan penyediaan lahan untuk pembangunan PLTU di Danar dan PLTS di Rahareng. Kegiatan lainnya adalah pengadaan penggantian tiang dan pemasangan lampu jalan sebanyak 12 tiang, pengadaan dan pemasangan genset sebanyak 7 unit masing-masing 12 Kwh sebanyak 2 unit, 15 Kwh sebanyak 2 unit dan 20 Kwh sebanyak 3 unit. Pengadaan ini diperuntukan bagi ohoi-ohoi yang belum terjangkau oleh pelayanan listrik antara lain Uat, Ngan, Ohoilean, Kilwat, Holay, Hoko, dan Banda Ely suku 30.

Upaya pemanfaatan sumber energi lain selain BBM seperti tenaga angin, mikro hydro dan sumber energi terbaru untuk pembangkit tenaga listrik pedesaan terus dilakukan. Pada tahun 2011 pengadaan Listrik Tenaga Surya sebanyak 37 unit dan diperuntukkan bagi masyarakat pesisir di Ohoi Tamangil Nuhuyanat Kecamatan Kei Besar Selatan. Selain itu dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PT. PLN di Ohoi Rahareng dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan listrik pedesaan.

Pencapaian Program klaster II
Pada tahun 2009, alokasi dana Program PNPM-MP sebesar 6.441.966.000 yang terdiri atas BLM Pusat sebesar Rp. 5.000.000.000, Cost Sharing Kabupaten sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Pendamping Administrasi Perkantoran (PAP) sebesar Rp. 441.966.000. Selanjutnya di Tahun 2010, alokasi PNPM-MP sebesar Rp. 8.820.000.000 serta terdiri atas BLM Pusat sebesar Rp. 6.000.000.000, BLM Kabupaten sebesar Rp. 2.400.000.000 serta PAP sebesar Rp. 420.000.000. Selanjutnya pada tahun 2011, Alokasi Dana Program PNPM-MP terus meningkat menjadi Rp. 20.500.773.300, dengan rincian BLM Pusat Sebesar Rp. 16.750.000.000, Cost Sharing Pemda Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp. 3.350.000.000, dan PAP sebesar Rp. 400.773.300 untuk keperluan pendampingan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan serta kelancaran kegiatan yang dilaksanakan di ohoi sasaran. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Dana PNPM-MP tahun 2011 mengalami peningkatan jauh lebih besar dari tahun 2010 sebesar 132 persen.

Dana PNPM-MP sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk melaksanakan kegiatan di berbagai bidang pembangunan pada ohoi-ohoi sasaran. Jumlah ohoi sasaran Program PNPMMP terus bertambah seiring peningkatan jumlah alokasi dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Hingga saat ini, sebanyak 150 ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan pembangunan ohoi dengan program PNPM-MP.

Pemanfaatan BLM oleh masyarakat secara umum adalah untuk membangun infrastruktur fisik, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan sejak Tahun 2009, penggunaan BLM sebagian besar diperuntukkan bagi infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan masyarakat umumnya berupa pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana dasar skala kecil seperti jalan rabat beton, jembatan, tambatan perahu, fasilitas PAUD, Polindes dan Posyandu dan dana perguliran kelompok seperti simpan pinjam perempuan yang umumnya digunakan untuk modal jualan kue, ikan, dan lain-lain.

Selain Program PNPM-MP, bantuan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dalam bentuk PNPM-Integrasi atau disebut juga Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Untuk tahun 2011, jumlah dana program PNPM-Integrasi/P2SPP yang dialokasikan sebesar Rp. 6.161.642.900, dengan rincian APBN sebesar Rp5.000.000.000, dengan intervensi APBD untuk Cost Sharing sebesar Rp1.000.000.000 dan Pendamping Administrasi Program (PAP) sebesar Rp. 161.642.900.

Dana PNPM-Integrasi/P2SPP sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk melaksanakan kegiatan di berbagai bidang pembangunan pada ohoi-ohoi sasaran. Jumlah ohoi sasaran Program PNPM-Integrasi/P2SPP terus bertambah seiring peningkatan jumlah alokasi dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Hingga saat ini, sebanyak 54 ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan pembangunan ohoi dengan program PNPMIntegrasi/ P2SPP. Melalui berbagai kegiatan masyarakat di atas, PNPM Mandiri Pedesaan dan P2SPP telah berkontribusi dalam penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Hingga tahun 2011, tercatat PNPM Mandiri Pedesaan dan P2SPP telah mempekerjakan lebih dari 5.000 pekerja. Gambaran tenaga kerja terserap pada program PNPM-MP dan P2SPP dapat diikuti pada tabel berikut.

Selain program pendampingan PNPM-MP dan P2SPP, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diimplementasikan dalam kegiatan budidaya Rumput Laut, melalui pendampingan terhadap nelayan-nelayan penerima paket bantuan. Jumlah nelayan yang terlatih pada tahun 2011 sebanyak 120 orang nelayan dari tahun 2009 sebanyak 60 nelayan dan tahun 2010 sebanyak 60 nelayan. Kegiatan lainnya adalah Pengembangan Budidaya Kerapu berupa pengadaan keramba jaring apung, kasko dan kasko katinting 5,5 PK masing-masing sebanyak 2 unit serta bibit kerapu macan. kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha dan peningkatan produksi kerapu. Sampai dengan tahun 2011 ini pengadaan jumlah sarana budidaya sebesar 172 paket, dimana 65 paket bantuan pada tahun 2009 dan 57 paket di tahun 2010.
Kegiatan pembinaan dan pengembangan hasil perikanan dilakukan terhadap kelompok pengelola pemasar hasil perikanan sebanyak 100 kelompok yang tersebar pada kecamatan Kei Besar Selatan dan Kei Besar Utara Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain program budidaya, program pemberdayaan masyarakat pesisir juga diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha perikanan tangkap dalam rangka peningkatan produksi perikanan melalui kegiatan-kegiatan  (1) Pembinaan dan Pengembangan Nelayan, dilakukan terhadap kelompok-kelompok penerima paket bantuan sarana tangkap yang tersebar di 6 kecamatan, (2) pembentukan KUB Nelayan Pengelola Hasil Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang pengolahan hasil perikanan dalam kelompok usaha bersama, dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kei Kecil Barat, Kei Besar Selatan dan Kei Besar Utara Timur dengan melibatkan pengusaha perikanan kelas menengah ke atas, (3) Kegiatan pengadaan sarana tangkap pancing tonda. Sampai dengan tahun 2011, telah diadakan sarana tangkap sebanyak 188 paket, dimana 155 paket bantuan pada tahun 2010 telah dibagikan kepada
kelompok penerima bantuan, sedangkan 33 paket sarana tangkap belum sempat didistribusikan kepada penerima bantuan. Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya merupakan sasaran program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk menangani dan memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Keberhasilan program ini dicapai melalui Peningkatan Kemampuan Petugas Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya dengan pelatihan bagi 30 orang aparatur. Pelatihan dilaksanakan di tingkat Provinsi, kepada petugas pendamping baik pendamping yang berasal dari dinas terkait maupun yang berasal dari LSM sebagai mitra kerja pemberdayaan PMKS dengan harapan para petugas memiliki dasar

konsepsional dalam melakukan pendampingan PMKS. Menyediakan petugas pendamping sebanyak 15 orang yang yang terdiri dari 9 orang Petugas dari dinas dan 6 orang Petugas yang diperbantukan dan disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berdomisili pada 6 kecamatan tersebut. Untuk meningkatkan ketrampilan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup mandiri maka selama tahun 2011 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebanyak 30 PMKS. Sedangkan pemberdayaan fakir miskin yang ada didaerah terpencil (KAT), terus-menerus diberdayakan sehingga dapat keluar dari permasalahan sosial yang dihadapi. Pada tahun 2011 jumlah KAT yang diberdayakan melalui pemberian bantuan dana kepada 4 kelompok di Ohoi Waerat. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berjumlah 50 kelompok yang tersebar pada 26 ohoi dan bergerak di bidang pertanian, perikanan, sembako, meubuler dan usaha jahit menjahit, maka pada tahun 2011 dilakukan pendampingan KUBE yang bertujuan mengawasi dan asistensi pelaporan sehingga KUBE dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Pendampingan dilakukan oleh dinas terkait sesuai koordinasi lintas SKPD dan penyusunan laporan kerja triwulanan untuk mengetahui kapasitas pengelolaan bantuan yang diberikan sebesar Rp 20.000.000,- dalam 2 tahap kepada masing-masing KUBE.

Pencapaian Program klaster III
Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperkirakan akan terus meningkat baik jenis dan volume usaha maupun jumlah keanggotaannya, termasuk munculnya wirausahawirausaha baru. Kecenderungan ini menimbulkan harapan akan munculnya Koperasi dan UKM yang potensial untuk menyerap tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan  masyarakat melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi jumlah masyarakat miskin, serta mengatasi tingkat pengangguran. Sasaran yang hendak dicapai melalui pembangunan perkoperasian adalah Terwujudnya koperasi yang berkualitas sebanyak 20 unit, usaha kecil dan mikro yang berstatus mandiri sebanyak 100 unit dan berstatus tangguh sebanyak 100 unit, Kelompok masyarakat (Pokmas) produktif sebanyak 100 unit, serta wirausaha baru sebanyak 1.000 unit; Tercapainya peningkatan kemampuan manajemen usaha dan peningkatan kemampuan pengelola koperasi, usaha kecil dan mikro; serta Tersedianya akses permodalan sebagai penunjang usaha koperasi dan UKM.
Sampai dengan tahun 2011 jumlah koperasi Sehat sebanyak 13 unit, Jumlah Koperasi Mandiri sebanyak 50 unit, Pokmas Produktif sebanyak 33 unit, dan Wirausaha baru sebanyak 650 unit. Selain bantuan pengembangan sarana waserda KSP/USP Koperasi dalam bentuk barang jualan Waserda senilai Rp7.500.000 untuk 10 unit koperasi, bantuan pengembangan usaha sebesar masing-masing Rp7.500.000 untuk 4 koperasi wanita dan 6 kelompok perempuan, Koperasi dan UKM juga mendapatkan modal usaha dari bank berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Di bidang ketenaga kerjaan, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, maka pada tahun 2011 dilakukan kegiatan pengadaan peralatan dan pendidikan bagi pencari kerja. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan bantuan berupa peralatan kerja bagi 5 kejuruan yakni Kejuruan Sepeda Motor, Kejuruan Meubeler, Kejuruan Motor Tempel, Kejuruan Salon Kecantikan dan Kerajinan Mas Adat Kei sekaligus dilakukan pelatihan ketrampilan pelaksanaan masing masing kejuruan. Untuk Tahun 2011 Kegiatan ini difokuskan pada Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Kecil Timur dan Kecamatan Kei Kecil Barat. Selain itu, dilaksanakan pula Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja yang berjumlah 40 orang yang dikhususkan pada dua kejuruan yakni Kejuruan Sepeda Motor yang diikuti oleh 30 orang  peserta dan Kejuruan Motor Tempel yang diikuti oleh 10 orang peserta. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pembinaan kepada 4 LKS Bipartit yakni LKS Bipartit TKBM Elat; LKS Bipartit Gota Supermarket dan Departemen Store; LKS Bipartit Rumah Sakit Hati Kudus Langgur; LKS Mutiara Yussi Gonga, Sosialisasi Peraturan tentang ketenagakerjaan yang diikuti oleh 200 orang peserta yang berasal dari perusahan perusahan yang ada di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara dan praktisi di Bidang Ketenagakerjaan. Untuk menciptakan lapangan kerja, maka melalui program perluasan dan pengembangan kesempatan dilakukan kegiatan Padat Karya Produktif yang difokuskan pada Kecamatan Kei Kecil Barat yang menyerap tenaga kerja sebanyak 42 orang serta Konsulidasi program program perluasan kesempatan kerja yang terlaksana melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna kepada 30 orang. 

Prestasi bidang ketenagakerjaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2011 adalah mewakili Provinsi Maluku untuk memperoleh Penganugrahan Bipartit Award di Jakarta oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dalam rangka mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka selain capaian program pada klaster I,II, dan III di atas, pada tahun 2011 sejumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran telah dilaksanakan dan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini menghasilkan terbentuknya Pokja Kemiskinan, Master Plan Minapolitan, Ranperda tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan, angka persentase kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara dapat ditekan dari tahun ketahun. Jika pada tahun 2008 angka kemiskinan di Maluku Tenggara sebasar 32,90 % maka pada tahun 2010 dapat ditekan menjadi 30,70 %. Selanjutnya target penurunan Angka Kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014, serta RPJMD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk periode 2008-2013 dapat diikuti pada table berikut ini :

Permasalahan
Meskipun program penanggulan kemiskinan dan pengangguran telah dilaksanakan namun capaian angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2009 hingga 2011 masih cukup jauh dari target capaian RPJMD 2008 – 2013 yang ditetapkan. Hal ini terkendala oleh beberapa permasalahan mendasar sebagai berikut. Permasalahan bidang layanan kesehatan bagi keluarga miskin antara lain masih rendahnya kualitas dan optimalisasi layanan kesehatan gratis karena terkendala ketersediaan obat-obatan dan kurangya pengawasan penggunaan obat, minimnya peralatan kesehatan (health equipment), serta tenaga medis dan non medis yang masih kurang, baik di Puskesmas maupun di RSUD sehingga pasien JAMKESMAS DAN JAMKESDA tidak dilayani secara baik dan masih membeli obat dari luar. Masyarakat masih banyak belum mengetahui prosedur pelayanan pasien dengan menggunakan JAMKESMAS dan JAMKESDA. Terkait dengan distribusi beras Raskin dan bedah rumah layak huni, permasalahan yang dihadapi adalah timbulnya ketergantungan masyarakat terhadap Program Raskin ini yang walaupun sebenarnya cukup membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama ketahanan pangan. Akibatnya produktifitas produk unggulan yang merupakan  makanan pokok orang kei yakni ENBAL mengalami penurunan dan harga di pasaran semakin mahal.

Masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni yang berada di wilayah pedesaan terutama di ohoisoa, Masih terdapat perumahan-perumahan kumuh di wilayah perkotaan  Langgur maupun Kota Elat.
Terkait dengan keluarga berencana (KB), permasalahan yang dihadapi antara lain; (1) Jumlah petugas lapangan Keluarga Berencana meliputi PLKB Umum dan PLKB Medis serta Penyuluh KB Madya, yang tidak memadai sesuai jumlah Ohoi pada Kabupaten Maluku Tenggara; (2) Sistem pelayanan terpadu terhadap pelayanan Keluarga Berencana belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya; (3) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan Keluarga Berencana belum memadai; serta (5) Masih rendahnya tingkat partisipasi pria dalam ber KB khususnya untuk kontrasepsi Vasektomi dan Kondom.
Pelaksanaan PNPM Mandiri masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala diantaranya; (1) Belum terintegrasinya perencanaan kegiatan di Ohoi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 – 2013; (2) Keterlambatan pencairan BLM; serta (3) Pencapaian hasil pelaksanaan PNPM yang masih kurang menyentuh kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar antara lain : (1) Nelayan penerima bantuan pemberdayaan belum memanfaatkan paket bantuan pemberdayaan tersebut secara maksimal melainkan dialihfungsikan sebagai sarana angkutan laut masyarakat; (2) pendampingan kepada nelayan masih kurang dan budaya sulit kerja sama dalam kelompok; (3) Kelompok nelayan yang terbentuk hanya termotifasi karena adanya paket bantuan; serta (4) Paradigma nelayan masih berorientasi  konsumsi lokal dan bukan orientasi pasar/bisnis. 

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan bidang koperasi dan UKM antara lain Kemandirian dan struktur usaha belum kuat, Skala usaha koperasi dan UKM masih kecil dan terbatas, Koperasi dan UMKM yang berada di sentra-sentra produksi belum tertata dengan baik, masih kurangnya kesadaran pengembalian KUR, sehingga terjadi kredit macet dan berdampak pada iklim usaha di daerah. 

Masalah di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi adalah (1) masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga lapangan pekerjaan belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal; (2) masih rendahnya Kompetensi/Sumber Daya Manusia Pencari Kerja; (3) masih tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia (miss-match).

Rencana Tindak Lanjut
Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah daerah menyiapkan langkahlangkah untuk mempercepat pencapaian sasaran pada tahun 2013, antara lain Meningkatkan ketersediaan obat berupa Dosis Pakai Habis / Alat Medis Pakai Habis dan diikuti sistem pengawasan penggunaan obat yang efektif dan efisien guna menjamin kebutuhan obat bagi pasien miskin, peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin melalui fasilitas JAMKESMAS DAN JAMKESDA serta pelaksanaan JAMPERSAL yang mencakup pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas dan KB. Tindak lanjut untuk meningkatkan pangan keluarga miskin melalui pelaksanaan program Raskin adalah memberikan sosialisasi kepada keluarga target tentang pentingnya persediaan pangan lokal apabila terjadi keterlambatan distribusi Raskin dan mengantisipasi kendala pengiriman sehingga masyarakat miskin masih memiliki cadangan pangan untuk konsumsi. Untuk bedah rumah layak huni, ditempuh dengan kebijakan antara lain; (1) terus menerus dilakukan pengembangan perumahan layak huni di ohoi/ohoisoa terutama kantong-kantong kemiskinan; dan (2) revitalisasi dan relokasi kawasan perumahan kumuh di perkotaan Langgur maupun di Kota Elat.
Tindak lanjut untuk Keluarga Berencana (KB) adalah peningkatan kuantitas dan kualitas petugas lapangan baik PLKB umum, PLKB Medis maupun Penyuluh KB Madya, mengupayakan sistem pelayanan terpadu terhadap pelayanan Keluarga Berencana agar berjalan sebagaimana mestinya, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Keluarga Berencana dan meningkatkan sosialisasi pentingnya partisipasi pria dalam ber KB khususnya untuk kontrasepsi Vasektomi dan Kondom.
Untuk pelaksanaan PNPM Mandiri yang terintegrasi dengan perencanaan kegiatan di Ohoi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 – 2013, maka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program PNPM Mandiri dengan Program lintas SKPD terkait terus ditingkatkan sehingga upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran dapat berjalan secara terarah, terpadu dan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk pemberdayaan masyarakat pesisir, kebijakan yang ditempuh adalah program pendampingan kelompok nelayan budi daya dan tangkap agar benar-benar memanfaatkan paket bantuan sebagaimana mestinya dan dapat meningkat produksi perikanan.
Tindak lanjut permasalahan yang dihadapi untuk pembangunan bidang koperasi dan UKM antara lain; (1) Pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi dan kelompok masyarakat; (2) Penguatan dan permodalan usaha secara bertahap; (3) Penataan kelembagaan koperasi dan UMKM di sentra-sentra produksi; (4) bekerja sama dengan pihak perbankan untuk melakukan pembinaan usaha bagi kelompok penerima KUR sehingga penerima KUR dapat memanfaatkan Modal Usaha dari Bank tersebut secara optimal untuk pengembangan usaha ke depan.
Tindak lanjut permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan memberikan pelatihan bagi pencari kerja, pelaksanaan kegiatan padat karya, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mampu memberi lapangan kerja baru bagi masyarakat.